contoh makalah tetang Hukum di Indonesia
1. contoh makalah tetang Hukum di Indonesia
Hukum Acara
radarbangka.co.id
Untuk tegaknya hukum materiil ini diperlukan hukum acara atau sering juga disebut hukum formil. Hukum acara adalah peraturan yang mengatur bagaimana cara dan siapa saja yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil.
Apabila tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang yang berusaha menegakkan hukum materiil akan mengalami kesulitan untuk menegakkan hukum tersebut. Untuk menegakkan ketentuan hukum materiil pidana, diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum materiil perdata, maka ada hukum acara perdata. Sedangkan untuk menegakkan hukum materiil tata usaha negara, diperlukan hukum acara tata usaha negara.
Hukum acara pidana harus dikuasai terutama oleh para jaksa, polisi, hakim, advokat serta petugas Lembaga Pemasyarakatan. Hukum acara pidana yang harus dikuasai oleh polisi adalah hukum acara pidana yang mengatur soal penyelidikan dan penyidikan, ini karena tugas pokok polisi menrut hukum acara pidana (KUHAP) adalah melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan. Yang menjadi tugas jaksa adalah penuntutan serta pelaksanaan putusan hakim pidana. Oleh karena itu, jaksa wajib menguasai terutama hukum acara yang terkait dengan tugasnya tersebut.
Sedangkan yang harus menguasai hukum acara perdata, termasuk hukum acara tata usaha negara adalah advokat dan hakim. Hal ini disebabkan di dalam hukum acara perdata dan juga hukum acara tata usaha negara, baik polisi maupun jaksa (penuntut umum) tidak bisa diberikan peran seperti halnya dalam hukum acara pidana. Advokatlah yang mewakili seseorang untuk memajukan gugatan, baik gugatan perdata maupun gugatan tata usaha negara, terhadap suatu pihak yang dipandang merugikan kliennya. Gugatan itu akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Pihak yang digugat dapat pula menunjuk seorang advokat mewakilinya untuk menangkis gugatan tersebut.
Hukum Adat
tentang-ilmuhukum.blogspot.com
Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dan dipakai oleh masyarakat di Negara Indonesia dan Negara Asia lainnya seperti India, Jepang, dan Tiongkok. Hukum adat merupakan salah satu hukum yang dipakai di Indonesia. Sumbernya adalah aturan-aturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan kesadaran hukum masyarakatnya.
2. **contoh batasan masalah untuk makalah (tentang hukum)
mis:
ttg> hukum pidana
pelanggaran HAM
dilakukan oleh siapa: mis, aparat penegak hukum, pejabat, masyarakat (pilih salah satu)
terjadi dimana: di kotamu, provinsi, negara atau dunia. semakin kecil ruang lingkup semakin sempit batasan masalah,sehingga ulasan tidak keluar dari maslah.
itu sebabnya dibutuhkan batasan masalah dalam pembuatan karya ilmiah.
#selamatbekerja
3. contoh batasan masalah untuk makalah (tentang hukum)
Apa yang dimaksud dengan batasan masalah dan apa saja bagian2nya?
Batasan masalah terdapat dalam suatu skripsi atau laporan penelitian. Batasan masalah merupakan hal-hal yang mebatasi penelitian saudara. Misalnya Anda akan memiliki judul penelitian sebagai berikut:
"Motivasi Preman Melakukan Pemerasan terhadap Pengunjung Pasar Kerapu"
Contoh batasan masalah skripsi karya Ilmiah dalam judul diatas adalah sebagai berikut:
Preman dalam penelitian ini adalah preman yang tinggal di gerbong stasiun Ampera. Dengan mengatakan bahwa preman yang anda teliti adalah preman yang tinggal di gerbong stasiun Ampera maka anda sudah memberi batasan pada penelitian Anda. Bukankah preman ada banyak macamnya, jadi anda perlu memberi batasan pada penelitian Anda.
4. Berikan contoh rumusan makalah dan hipotesis serta tujuan analisis data.
Rumusan
Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari letusan gunung merapi terhadap komposisi tanah?
Hipotesis
Tanah akan semakin subur akibat meningkatnya kadar mineral dan nutrisi yang dibawa pasca letusan gunung merapi.
Tujuan Analisis
Untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang telah ditentukan.
Semangat belajar yah ^ ^
Kejujuran yang utama yah !
5. makalah penyimpangan Hukum Mendel
Jawaban:
hukum mendel adalah suatu hukum yg mengewajibkan para manusia berbuat baik dan jujur
Penjelasan:
maaaf jika salah
Jawaban:
penyimpangan hukum Mendel disebabkan oleh genetik dan interaksi alel dimana alel-elel yang berasal dari gen yang berbeda terkadang berinteraksi dengan memunculkan perbandingan fenotipe yang tidak umum
6. contoh makalah ? Contoh makalah yg bukan dipakai guru itu gimana?
semoga betul dan bermanfaat ;)
7. pak rusli memotong hewan dengan menggunakan tulang yang amat tajam.maka daging dari hewan tersebut apabila dimaka hukumnya
Hukum mengkonsumsi makanan tersebut adalah haram karena tidak sah menyembelih hewan dengan tulang. Sehingga karena menyembelihnya tidak sah sama saja hukum mengkonsumsi hewan tersebut seperti mengkonsumsi bangkai yang mana hukumnya haram.
PembahasanMenyembeli hewan dalam ajaran agama islam harus dilakukan dengan menyebutkan nama Allah agar hewan tersebut halal untuk dikosumsi. Menyembelih hewan dalam islam harus memenuhi beberapa syarat agar penyembelihan tersebut sah salah satunya berhubungan dengan orang yang menyembelih hewan atau penyembelih hewa. Adapun syarat penyembeli hewan antara lain yaitu:
Penyembelih hewan harus seorang mukallaf atau harus orang islam yang berakal dan sudah abligh)Penyembelih hewan harus orang yang tidak sedang melakukan ibadah ihramPenyembelih hewan harus mengucapkan nama Allah dengan sengaja pada saat menyembelihPelajari lebih lanjut Materi tentang pengertian menyembelih hewan https://brainly.co.id/tugas/8381798Materi tentang syarat menyembelih hewan https://brainly.co.id/tugas/21729584Materi tentang penyembelihan brainly.co.id/tugas/4394183Detil jawabanKelas: 11
Mapel: Biologi
Bab: Bab 3 - Jaringan Hewan
Kode: 11.4.3
#AyoBelajar #SPJ2
8. tolong bagikan link untuk contoh makalah judul hukum migas dan problematika dalam pembangunan di indonesia
Jawaban:
http://eprints.umm.ac.id/28260/1/jiptummpp-gdl-irapuspita-34512-2-babi.pdf
Penjelasan:
9. ikan dan belalang yang sudah mati bila dimaka hukumnya
Bangkai ikan dan belalang bila dimakan hukumnya HALAL.
Semua hewan yg hidup di air hukumnya halal
Smg mmbnthalal《semoga bernanfaat》
10. contoh makalah geografi . sebutkan judul , nama pengarang , teknik pengumpulan data , teknik analisis data
sebut kan judul sama pengarang nya pengumpulan datanya
11. Judul makalah tentang hukum perjanjian internasional?
Jawaban:
Perjanjian internasional yang merupakan suatu perjanjian yang bertujuan untuk memperjelas atau menyatakan adanya hukum yang berlaku atau menciptakan hukum baru dikenal dengan istilah
semoga bermanfaat:)
12. Buatlah makalah bab 3 tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia
Jawaban:
A. Kesimpulan
Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara, secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum.
Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya: disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum.
B. Saran
Keadilan menjadi syarat terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keadilan menjadi hak setiap warga negara. Keadilan ditegakkan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Norma hukum dilaksanakan secara transparan, jujur dan adil.
Sekian Terima kasih:)
semoga bisa membantu:)
13. assalamualaikum. kalok buat makalah judulnya "Negara Berdasarkan Hukum/Konstitusi", pembahasannya seputar apa aja? mohon bantuannya,thx
kalau menurut saya kita jelaskan terlebih dahulu apa itu hukum atau konstitusi, baru kita sebutkan jenisnya, contohnya, kelebihan dan kekuranganya, lalu dibuat kesimpulan dari pembahasan yang ada di dalam makalah yang telah dibuat nanti..
14. tolong buatkan contoh makalah dengan 'keikutsertaan masyarakat ilmiah dalam pelaksanaan demokrasi dalam negara hukum
Rumusan Masalah :
1. Apa yang menjadi tumpuan demokrasi pancasila dalam negara hukum Indonesia
2. Apa contoh daripada prinsip pokok Demokrasi Pancasila
Pembahasan
1. demokrasi yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa ; menjunjung tinggi HAM ; didukung oleh kecerdasan masyarakat Indonesia ; menjamin otonomi daerah ; sistem pemisahan kekuasaan negara ; prinsip rule of law ; berkeadilan sosial ; mengusahakan kesejahteraan rakyat
; sistem peradilan yg merdeka , babas dan tidak memihak
2. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. yakni peradilan yang merdeka yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah/partai politik sehingga dapat menyalurkan apirasi rakyat.
15. kirimkankan saya makalah tentang pasal 27 ayat 1 uud 1945 yang berbunyi kesamaan kedudukan warga negara didalam hukum dan pemerintahan?????
Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945.
Pasal ini menyebutkan, ‘segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain , sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang . Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan , sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan / kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut . Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara imbang dalam praktik kehidupan , maka akan terjadi suatu ketimpangan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa , maupun bernegara .Dewasa ini sering terlihat ketimpangan antara hak dan kewajiban , terutama dalam bidang lapangan pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak bagi setiap warga negara . Lapangan pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak merupakan hal yang perlu diperhatikan . Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa “ Tiap - tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “ . Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak merupakan hak untuk setiap warga negara sebagai salah satu tanda adanya perikemanusiaan . Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak . Penghidupan yang layak diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar , seperti : pangan , sandang , dan papan .
16. Makalah tentang norma hukum sebagai tonggak penegak hukum nasional di indonesia
Jawaban:
dapat melangaar ham
semoga membantu
17. menjelaskan tentang hukum gay lussac dalam bentuk makalah
tuh.. ga tau apa lgi yg perlu ditambah lgi..
gw ksih aja tuh rangkuman kimia gw
18. makalah Eksistensi Hukum Islam dalam Politik dan Hukum Nasional di Era Globalisasi”
Jawaban:
sangatlah penting bagi semua masyarakat masyarakat bangsa di dunia yang beragama Islam
Penjelasan:
maaf kalo salah
jadikan jawaban saya jadi yang tercerdas
19. terdapat hukum bacaan يوميذ عن .9 yang dimaka
Jawaban:
terdapat hukum bacaan idzhar halqi, sebab ada tanwin (kasroh) bertemu degan huruf ain. cara membacanya harus jelas.
Semangat belajar20. contoh makalah nilai nilai pancasila sebagai landasan hukum
aing lagi di rumah sakit jadi sebisaya
makna sila ke 1.Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
makna sila ke 2.Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
makna sila ke 3.Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
makna sila ke 4.Sebagai warga negara dan masyarakat, setiap rakyat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
makna sila ke 5.Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
oke happy holiday
21. carilah makalah tentang hukum dasar kimia beswrta gambarnya masing²
jaeabannya yaitu peli
22. apakah contoh makalah biasa dan makalah posisi?
Makalah posisi = orang yang diminta menulis naskah dalam posisinya sebagai gubernur, mentri,ilmuan.
Makalah biasa= cenderung lebih bebas tidak terikat oleh profesinya sebgai mahasiswa,keahlian , atau profesi lain.
23. contoh kata pengantar untuk makalah kesadaran hukum generasi muda saat ini ?
hukum pada dasarnya merupakan hal yang sangat ditakuti oleh semua orang tidak terkecuali oleh generasi muda, namun asumsi tersebut merupakan tanda tanya besar yang harus kita jawab bersama-sama terutama bagi orang -orang pelaku hukum.
generasi muda merupakan kader yang akan meneruskan perjuangan untuk memajukan negara maka perlu pendinian dalam memahami hukum yang berlaku, terutama dalam hukum berkenaan langsung dengan generasi muda dan huklum lainnya.
generasi muda tidak boleh dipandang sebela mata karena kenakalannya, tapi orang tua atau orang dewasa berhak untuk mendewasakan dalam hal hukum, jadi sejak dini mulai ditanamkam patuh terhadap hukum atau peraturan yang berlaku dilingkungannya misalnya disekolah atau organisasi yang diikutinya
24. materi di makalah perubahan sosial budaya di era globalisasi bidang hukum
materi di makalah perubahan sosial budaya di era globalisasi bidang hukum
Jawaban:
masuknya budaya barat.
masuknya paham liberalisme.
adanya sikap individualisme.
lunturnya budaya lokal.
25. Apa nama hukum bacaan yg mana merupakan huruf makalah yang dibaca hidu atau mati tetapi tidak dibaca makalah (memantul) dan berilah contohnya..!!!
Qolqolah.. huufnya ada 5 yaitu ب ج د ط ق
Qolqolah dibagi menjadi 2 yaitu
1. Qolqolah Sughro, Apabila huruf-huruf qolqolah tersebut mati asli (karena berharokat sukun ْ ) dan terletak di tengah kata atau kalimah, maka pantulannya kecil atau lemah. contoh أَلَمْ يَجْعَلْ (jim sukun)
2. Apabila huruf-huruf qolqolah tersebut mati karena berhenti (diwaqofkan) dan terletak di ujung akhir kata atau kalimah, maka pantulannya besar atau kuat. contoh *قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (pada kata "ahad" di waqofkan)
26. Membuat makalah tentang makna,fungsi,dan kedudukan UUD 1945 dalam sistem hukum nasional juga peraturan-peraturan lainnya dengan percaya diri dan tanggung jawab
Jawaban:
. Makna Peraturan Perundang-undangan Nasional
Peraturan perundangan-undangan berbeda dengan Undang-Undang, karena Undang-Undang hanya merupakan salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan Peundang-Undangan itu sendiri adalah semua pertauran tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis.
Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, fungsi peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:
a) sebagai norma hukum bagi warga negara karena beisi peraturan untuk membatasi tingkah laku manusia sebagai warga negara yang harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Bagi mereka yang melanggar diberi sanksi atau hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terjamin rasa keadilan dan kebenaran.
b) Menentukan aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan antar sesama manusia sebabagi warga negara dan warga masyarakat
c) untuk mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara agar kehidupannya sejahtera. aman, rukun, dan harmonis;
d) untuk menciptakan suasana aman, tertib, tenteram dan kehidupan yang harmonis rasa.
e) untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara.
f) untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia.
Untuk memahami perundang-undangan yang berlaku, kita harus memahami susunan tata urutan perundang-undangan. Ini disebabkan susunan tata urutan perundangan-undangan mengajar prinsip-prinsip:
a) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya.
b) Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundangan-undangan tingkat lebih tinggi.
c) Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
d) Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.
e) Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, perturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama dicabut.
f) Peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
27. Contoh dari teknik pengumpulan data sama teknik analisa data untuk makalah sosiologi tuh apasih?
contoh teknik pengumpulan data itu bisa wawancara, observasi, dokumentasi, angket atau kuisioner. dan teknik analisa data itu salah satu contohya teknik miles dan huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan
28. Makalah konsep dan Urgensi penegakan hukum yang berkeadilan !
Jawaban:
makalah ini disusun agar pembaca dapat mengetahui pengertian.
Penjelasan:
maaf kalo salah semoga membantu
29. Minta Tolong Buat Bagian Saran yang bagus Untuk Makalah “HUKUM BERSIUL DAN BERTEPUK TANGAN DIDALAM ISLAM”
Jawaban:
Bersiul merupakan hal yang pamali untuk dilakukan dalam masyarakat Indonesia. Siulan juga memiliki mitos bisa memanggil hantu bila dilakukan pada malam hari. Namun sebenarnya Islam juga melarang bersiul karena sejumlah alasan.
Bersiul bersanding dengan tepuk tangan yang mana keduanya merupakan bentuk ibadah orang-orang kafir di Ka'bah pada zaman jahiliyah. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Anfal ayat 35.
وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاۤءً وَّتَصْدِيَةًۗ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ
Arab Latin: Wa mā kāna ṣalātuhum 'indal-baiti illā mukā`aw wa taṣdiyah, fa żụqul-'ażāba bimā kuntum takfurụn
Artinya: "Sholat mereka di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka, rasakanlah azab ini karena kamu selalu kufur."
Dalam buku Tasyabbuh Yang Dilarang Dalam Fikih Islam oleh Jamil bin Habib Al-Luwaihiq disebutkan bahwa para ahli tafsir berbeda-beda dalam menafsirkan dua kata tersebut:
Pertama, Ahli tafsir pada umumnya, terutama lbnu Abbas, Abdullah bin Amr, Mujahid, lkrimah, Sa'id bin Jubair, juga Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazhi, berpendapat bahwa kata muka' dalam ayat di atas adalah shafir, yakni suara tambahan yang keluar dari antara gigi seri atas dan bawah serta ujung lidah sehingga menyerupai suara burung. Mujahid menambahkan bahwa kafir jahiliyah memasukkan jari-jarinya ke dalam mulut.
Kedua, As-Suddi berkata, muka' adalah shafir sebagaimana dilakukan burung putih atau burung siul yang terdapat di bumi Hijaz. Ketiga, Abu Ubaid memberikan asal kata muka' dari maka-yamku-makwan-mukaan yang artinya bersiul. Keempat, dari Qatadah bahwa muka' adalah memukul-mukul dengan tangan.
Jamil bin Habib Al-Luwaihiq juga memberi penjelasan terkait hukum siulan dan tepuk tangan dalam bukunya, Tasyabbuh Yang Dilarang Dalam Fikih Islam.
Pertama, apabila bersiul dan bertepuk tangan dilakukan sebagai bentuk ibadah maka haram hukumnya, karena hal tersebut merupakan perbuatan yang biasa dilakukan orang jahiliyah sesuai firman Allah Surah Al-Anfal ayat 35.
Kedua, bersiul dan bertepuk tangan dilakukan bukan karena ibadah. Syaikh Abdul Aziz berpandangan bahwa keduanya adalah haram. Karena bersiul dan bertepuk tangan adalah tindakan meniru orang kafir, sebagaimana penjelasan pada Surah Al-Anfal ayat 35.
Pendapat sebagian ulama madzhab Hanbali mengatakan bahwa siulan dan tepuk tangan makruh hukumnya, karena meniru kaum wanita. Mereka berpegang pada makna umum yang terkandung dalam sabda Rasulullah: "Tasbih untuk kaum pria dan tepuk tangan untuk kaum wanita di dalam shalat". (HR Muslim)
Riwayat lainnya, "Siapa saja yang ingin memperingatkan kesalahan dalam shalat, maka hendaknya bertasbih, karena jika seorang bertasbih akan menjadikannya tersadar kembali. Dan sesungguhnya bertepuk tangan adalah untuk kaum wanita". (HR Bukhari)
Ulama Al-Iraqi berpendapat bahwa bersiul dan bertepuk tangan hukumnya jaiz. Karena menurutnya kedua tindakan itu tidak ada unsur meniru orang jahiliyah, dan melarang pria bertepuk tangan seperti dalam hadits Nabi dikhususkan dalam keadaan shalat. Wallahu a'lam.
Penjelasan:
bIsa di ringkas/di singkat
maaf kalo salah
30. latar belakang sejarah hukum tata negara beserta referensinya ini buat makalah
Answer & Explanation :
Historical context / Latar Belakang
Latar belakang sejarah hukum tata negara adalah sebuah perjalanan panjang dalam perkembangan sistem hukum di berbagai negara. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial-politik, sistem hukum yang ada di negara-negara pun mengalami perubahan dan pengembangan, termasuk dalam hal hukum tata negara.
Hukum tata negara merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur tentang struktur dan fungsi dari pemerintahan dalam suatu negara, termasuk di dalamnya tentang pembagian kekuasaan, hubungan antara pemerintah dan rakyat, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme pelaksanaan kekuasaan negara.
Perkembangan hukum tata negara dimulai dari zaman Yunani kuno, di mana Aristoteles mengemukakan teori tentang pembagian kekuasaan (separation of powers) dalam suatu negara. Kemudian, pada zaman Romawi kuno, dikembangkan sistem hukum civil law yang terkenal dengan Corpus Juris Civilis yang dibuat oleh Kaisar Justinian. Sistem hukum ini kemudian mempengaruhi perkembangan hukum tata negara di negara-negara Eropa.
Di Indonesia, hukum tata negara pertama kali diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian mengalami beberapa perubahan dan amendemen. Saat ini, hukum tata negara Indonesia diatur dalam UUD 1945 beserta amendemennya, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hukum tata negara.
Reference / Referensi
Denny Indrayana, "Indonesian Constitutional Law: A Reader", Jakarta: Kompas, 2008.Saldi Isra, "Hukum Tata Negara", Jakarta: Rineka Cipta, 2009.Jimly Asshiddiqie, "Hukum Tata Negara Indonesia", Jakarta: Sinar Grafika, 2011.H.A.S. Abidin, "Hukum Tata Negara dan Konstitusi", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.Moh. Mahfud MD, "Hukum Tata Negara", Jakarta: Sinar Grafika, 2012.--------------------------------- Hopefully useful -----------------------------------------
31. membuat makalah tentang laporan peraturan perundang-undang dalam sistem hukum nasional tolong dibntu!!!
Jawaban:
PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL
A.Jenis dan Hierarki (Tata Urutan Perundang-Undangan)
Peraturan perundangan-undangan berbeda dengan Undang-Undang, karena Undang-Undang hanya merupakan salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan Peundang-Undangan itu sendiri adalah semua pertauran tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis.
PERUT KEMPES dalam 3 HARI
Simpelet3! 100% AMAN &UH! PESAN Sekarang dan dapatkan DISKON
Suami blg Miss V KENDOR??
MERAPATKAN dan MEMBERSIHKAN Miss V seperti GADIS. Garansi Uang Kembali
Dalam kehidpan berbangsa dan bernegara, peraturan perundang-undangan berfungsi, antara lain sebagai berikut:
1)sebagai norma hukum bagi warga negara karena beisi peraturan untuk membatasi tingkah laku manusia sebagai warga negara yang harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Bagi mereka yang melanggar diberi sanksi atau hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terjamin rasa keadilan dan kebenaran.
2)untuk menentukan aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan antar sesama manusia sebabagi warga negara dan warga masyarakat
3)untuk mengatur kehidupan manusia sebagaiwarga negara agar kehidupannya sejahtera. aman, rukun, dan harmonis;
4)untuk menciptakan suasana aman, tertib, tenteram dan kehidupan yang harmonis rasa.
5)untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara.
6)untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia.
Untuk memahami perundang-undangan yang berlaku, kita harus memahami susunan tata urutan perundang-undangan. Ini disebabkan susunan tata urutan perundangan-undangan mengajar prinsip-prinsip:
1.Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya.
2.Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundangan-undangan tingkat lebih tinggi.
3.Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
4.Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.
5.Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, perturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama dicabut.
6.Peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Bagaimana susunan tata urutan perundang-undangan di Indonesia? Susunan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang, No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang No.10 ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, sedangkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini mengatur mengenai jenis dan hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan (Pasal 7).
Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 10 thun 2004 tersebut adalah sebagai berikut
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENU RUT UU NO. 10 TAHUN 2004
1)UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945
2)Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UU
3)Peraturan Pemerintah
4)Keputusan Presiden
5)Peraturan daerah
1.Perda Provinsi
2.Perda Kabupaten/Kota
3.Perdes/Peraturan yang Setingkat
Namun, tata Urutan sesuai 10 tahun 2014 tersebut sudah tidak berlaku lagi karena telah dikuarkan UU Nomor 12 Tahun 2011. Adapun JenisdanhierarkiPeraturanPerundang-undangan di Indonesia sesuai pasal UU Nomor 12 Tahun 2011 terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Penjelasan:
Jalannya di atas yah
semoga membantu
follow brainly dan berikan bintang 5 oke..
dan subscribe channel saya yutube saya
namanya : Anime ku tv
bantu sampai 1.000 Subscribe
32. tolong dong buatin makalah tentang hukum newton 1,2,dan 3 minimal 15 lembar ya
kalau membuat makalah itu bisa mencatat point-point penting dari bacaan yang tersedia, bisa dari internet.
33. landasan teori dinamika pelanggaran hukummohon bantu Buat Makalah
Jawaban:
Berikut adalah kerangka dasar yang dapat Anda gunakan untuk membuat makalah tentang Landasan Teori Dinamika Pelanggaran Hukum:
1. Pendahuluan:
- Pengenalan mengenai topik makalah dan tujuan penulisan.
- Penjelasan singkat tentang pentingnya memahami landasan teori dinamika pelanggaran hukum dalam sistem peradilan.
2. Definisi dan Konsep Dasar:
- Definisi pelanggaran hukum dan dinamika pelanggaran hukum.
- Penjelasan tentang berbagai konsep dasar yang terkait, seperti kesalahan, pelanggaran, sanksi, deterrence, rehabilitasi, dan sebagainya.
3. Teori-teori dalam Dinamika Pelanggaran Hukum:
- Pemaparan tentang teori-teori yang digunakan dalam memahami dinamika pelanggaran hukum, seperti teori deterrence, teori labeling, teori strain, teori kontrol sosial, dan lain-lain.
- Penjelasan masing-masing teori, prinsip-prinsipnya, dan bagaimana teori tersebut dapat menjelaskan perilaku pelanggaran hukum.
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dinamika Pelanggaran Hukum:
- Analisis mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pelanggaran hukum, seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, psikologis, dan sebagainya.
- Penjelasan bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dan mempengaruhi dinamika pelanggaran hukum.
5. Implikasi dan Relevansi Teori dalam Sistem Peradilan:
- Pemaparan tentang bagaimana teori-teori dalam dinamika pelanggaran hukum dapat memiliki implikasi pada sistem peradilan, baik dalam hal kebijakan hukum, pencegahan, rehabilitasi pelaku, atau sanksi yang diberikan.
- Penjelasan mengenai bagaimana landasan teori dinamika pelanggaran hukum dapat membantu pembuatan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan.
6. Kasus Studi atau Contoh:
- Penyajian kasus-kasus nyata atau contoh kontemporer yang dapat menggambarkan penerapan teori dan konsep dalam dinamika pelanggaran hukum.
- Analisis terhadap kasus-kasus tersebut dengan menggunakan landasan teori dinamika pelanggaran hukum.
7. Kesimpulan:
- Kesimpulan yang merangkum temuan utama dari makalah dan menyimpulkan pentingnya pemahaman terhadap landasan teori dinamika pelanggaran hukum dalam konteks peradilan.
- Saran-saran untuk penelitian lebih lanjut atau langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pemahaman dan penanganan pelanggaran hukum.
8. Daftar Pustaka:
- Daftar referensi yang digunakan dalam penulisan makalah, termasuk buku, jurnal, artikel, atau sumber-sumber lain yang relevan.
Pastikan untuk membaca dan merujuk pada sumber-sumber yang kredibel dan mengutip dengan benar sesuai dengan format penulisan yang Anda gunakan (misalnya, APA, MLA, Harvard, dll.). Selain itu, gunakan gaya bahasa dan tata bahasa yang baik dan benar untuk membuat makalah yang lebih profesional dan mudah dipahami.
Jawaban:
Tentu, saya dapat memberikan landasan teori umum yang dapat Anda gunakan sebagai dasar untuk makalah tentang dinamika pelanggaran hukum. Namun, Anda perlu mengembangkannya dengan informasi lebih lanjut dan menggali sumber-sumber yang relevan. Berikut adalah landasan teori yang dapat digunakan:
1. **Hukum dan Hukuman**: Pahami konsep dasar hukum, yaitu aturan-aturan yang mengatur perilaku masyarakat. Pelanggaran hukum merujuk pada tindakan yang melanggar aturan-aturan ini dan berpotensi mendapat hukuman.
2. **Teori Pelanggaran Hukum**: Tinjau berbagai teori yang menjelaskan mengapa orang melanggar hukum. Beberapa teori melibatkan faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan lingkungan.
3. **Proses Hukum**: Jelaskan bagaimana pelanggaran hukum ditangani dalam proses hukum. Ini mencakup penyelidikan, penuntutan, pengadilan, dan eksekusi hukuman.
4. **Sistem Hukum**: Setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri, seperti hukum umum, hukum sipil, atau hukum adat. Pelajari perbedaan dan persamaan di antara sistem-sistem ini.
5. **Akibat Pelanggaran Hukum**: Diskusikan konsekuensi dari pelanggaran hukum, termasuk hukuman, rehabilitasi, dan dampak jangka panjang terhadap individu dan masyarakat.
6. **Prinsip Keadilan**: Bahas prinsip-prinsip keadilan dalam penanganan pelanggaran hukum, termasuk hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlakuan yang adil dalam proses hukum.
7. **Penegakan Hukum dan Profesionalisme**: Perbincangkan peran penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Fokus pada profesionalisme, etika, dan tanggung jawab mereka.
8. **Pencegahan Pelanggaran Hukum**: Tinjau upaya pencegahan pelanggaran hukum melalui pendidikan, program rehabilitasi, dan perubahan sosial.
9. **Tren dan Statistik**: Gunakan data statistik untuk menggambarkan tren pelanggaran hukum, baik lokal maupun global.
10. **Studi Kasus**: Sertakan beberapa studi kasus yang relevan untuk memberikan contoh konkret tentang bagaimana dinamika pelanggaran hukum beroperasi dalam situasi nyata.
Pastikan untuk mengacu pada sumber-sumber terpercaya dan kutip dengan benar dalam makalah Anda. Selain itu, sesuaikan konten dengan tujuan dan batasan makalah Anda. Semoga ini membantu Anda dalam menulis makalah tentang dinamika pelanggaran hukum.
34. kata penutup pada makalah yang berjudul hukum mengkonsumsi makanan dan minuman haram
Ada banyak ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang makanan halal dan makanan haram, namun tentu saja tidak dapat kami tampilkan semua, diantaranya sebagaimana yang telah kami uraian dalam pembahasan di atas.
yaitu dalam hadis al quran tentang minum dan makan yang tidak halal sebaiknya kita hindar kan hal yang makan dan minum tidak halal35. link makalah data direct network atau bisa lah kasih contoh makalahnya kak :(
Jawaban:
https://www.academia.edu/31855984/MAKALAH_SISTEM_OPERASI
Penjelasan:
36. judul makalah "problematika hukuman mati berkaitan dengan HAM di indonesia" itu masih umum apa nggak? fast respon please
Serius lu mau bikin makalah judul itu. Kalo gw bilang sih ngga umum.
Problemnya emang panjang. Untuk menentukan seorang terpidana dihukum mati atau ngga, harus sangat mempertimbangkan segala aspek kebudayaan, hak asasi manusia (jelas), keagamaan, dampak dari kejahatan (misalnya kalau ngga dihukum mati), dll.
Misal ada konflik antara HAM dan hukuman mati. Dari sisi HAM, setiap manusia berhak atas penghidupan, kesempatan hidup. Dari sisi vonis, hukuman mati, hakim dapat mengajukan argumen, bahwa tindakan terdakwa misalnya, akan banyak merugikan orang banyak bila dibiarkan hidup terus menerus.
Contoh kasus di Indonesia yang banyak dijatuhi hukuman mati, biasanya kasus teroris, dan kasus pengedaran narkoba. Hakim mungkin berpikir, kalau terdakwa pengedaran narkoba dibiarkan hidup, maka akan membuat rantai peredaran narkoba semakin merajalela. Dengan hukuman mati, diharapkan akan memuat jera.
Gw sih setuju sama hukuman mati, asal sudah jelas terbukti tu orang melanggar hukum dan nekat melakukan kejahatan. Padahal udah banyak contoh. Yang bahaya, kalau pembuktiannya belum lengkap, dan vonis diajukan secara terburu-buru. Bisa-bisa ngehukum mati orang yang salah.
Untuk kasus narkoba, sebenernya perlu diliat juga siapa pelindung di balik pengedar narkoba itu, apakah ada oknum polisi, tentara, dan pengusaha yang melindungi. Karena bisnis narkoba ini besar banget pendapatannya.
37. Tolong dibantu ya Buat makalah tentang : Peranan legalitas bagi para investor, sertakan landasan hukum nya
Allah SWT yg penting bisa mendekat kepada Allah
38. makalah aspek pelayananan hukum pada masapademi covid 19
Jawaban:
harus jaga jarak dan memakay masker
Penjelasan:
karna ko kita tidak memenuhi sarat kita akan ter jangkit covid 19
Aspek Hukum Penanganan Penyebaran Covid 19
Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, yang belakangan telah dijamin haknya secara konstitusional. Sesungguhnya jaminan konstitusi terhadap hak atas kesehatan telah ada sejak masa Konstitusi Republik Serikat (RIS) 1949 “Penguasa senantiasa berusaha dengan sunguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat”. Setelah bentuk negara serikat kembali ke bentuk negara kesatuan dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS), ketentuan Pasal 40 Konstitusi RIS di adopsi ke dalam Pasal 42 UUDS. Sejalan dengan itu, Konstitusi World Health Organization (WHO) 1948 telah menegaskan pula bahwa “memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang” (the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being).
39. makalah hukum Newton tentang gravitasi
Jawaban:
gravitasi bumi adalah suatu hal yang menarik kita agar tidak melayang di udara
40. bagaimana cara membuat makalah tentang resume penerapan hukum newton 2? tolong bantuanya. mksih
1. membuat cover yang berisi :
-judul makalah
-logo sekolah
-nama guru bid.studi
-nama penyusun
-nama sekolah dan tahun ajaran
2. membuat daftar isi tentang hukum newton dan menuliskannya
-pengertian hukum newton 2
-macam-macam hukum newton
-bunyi hukum newton 2
-persamaan hukum newton 2,
-gambar hukum newton 2
-contoh hukum newton 2
3. kesimpulan
be good answer
